Membahas mengenai informasi seputar kehidupan kampus di Indonesia

Amien Rais Serukan People Power, Pengamat: Melenceng dari Konstitusi

Pengakuan Amien Rais tentang pengerahan people power atau kemampuan rakyat untuk melawan pendapat kecurangan pemilu dipandang sudah meleset dari konstitusi.

Pengakuan Ketua Dewan Pertimbangan Partai Amanat Nasional (PAN) itu dikatakan waktu ikuti Apel Siaga 313 di muka Kantor Komisi Penentuan Umum (KPU) Jakarta, Minggu 31 Maret 2019.

"Jangan sampai kita keluar dari trayek konstitusi. Amien Rais ini terkadang mengakibatkan kerusakan pula," tutur pengamat politik, Pangi Syarwi Chaniago waktu di konfirmasi, Jakarta, Minggu (31/3/2019).

Baca juga : Biaya Kuliah POLIMDO - Pendaftaran POLIMDO

Dalam konstitusi atau ketentuan hukum yang laku di Indonesia, katanya, jika satu diantaranya pihak terasa tidak senang dengan hasil pemilu jadi langkah yang pas ialah meniti jalan hukum di Mahkamah Konstitusi (MK).

Pangi memandang apa yang dikatakan Amien Rais bisa punya potensi memecah iris bangsa Indonesia. Walau sebenarnya, konstitusi telah mengendalikan masalah terdapatnya sengketa Pemilu.

"Silahkan Amin Rais tidak yakin sama MK. Tetapi janganlah buat negara kita chaos atau memakai politik pecah iris," tutur Pangi.

Selain itu, pengamat politik Emrus Sihombing memandang kalimat yang dilemparkan oleh Amien Rais bernada intimidasi yang negatif. Menjadi orang politik senior, katanya, Amien Rais lebih memahami dalam ambil langkah jika ada sengketa pemilu.

"Jika pelanggaran ya proses saja sesuai dengan undang-undang. Jadi bukan kerjakan people power. Karerna itu pergerakan penduduk dengan masif. Umumnya people power berefek tidak baik. Oleh karenanya, jika ada kecurangan, sebenarnya kerjakan proses hukum diserahkan di MK serta dikawal," katanya dengan terpisah.

Emrus meyesalkan terdapatnya pengakuan itu terlontar dari Amien. Ditambah lagi Amien ialah figur dari satu diantaranya tokoh reformasi. Semestinya, katanya, Amien lebih memahami tentang amanat konstitusi yang laku di Indonesia.

"Harusnya janganlah jelaskan people power. Tetapi jika ada kecurangan akan kita kawal proses hukum serta kita sediakan data-data serta kita kawal, itu baru pengakuan yang bagus," kata Emrus.

Baca juga : Biaya Kuliah STMI - Pendaftaran STMI

Bila memang benar ada kecurangan, Emrus menerangkan, semua komponen penduduk mesti melalui proses hukum di MK. Tidak cuma itu, semua laporan mesti diberikan berbentuk data serta bukti yang komplet.

Di lain sisi, Emrus yakini instansi penyelenggara pemilu seperti KPU serta Bawaslu sekarang ini telah berjalan serta berlaku berdiri sendiri. Menurutnya, instansi itu tidak ikut serta dalam permainan politik praktis.

"Sebab kecurangan, tidak bisa walau satu nada. Kareba itu permasalahan kedaulatan rakyat. Sebab hak konstitusi rakyat. Tetapi jika ada penyimpangan kita dorong ke MK," papar Emrus.

  • コメント

    名前
    Silahkan masukan huruf yang tertulis pada gambar di atas dengan benar.
    Komentar hanya dapat dihapus oleh pemilik Blog!
    削除
    Amien Rais Serukan People Power, Pengamat: Melenceng dari Konstitusi
      Komentar(0)