Membahas mengenai informasi seputar kehidupan kampus di Indonesia

SP3 Kasus Bos Gula, Kompolnas dan Komjak Diminta Turun Tangan

Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) serta Komisi Kejaksaan (Komjak) diinginkan bisa turun tangan berkaitan Surat Penghentian Penyidikan Masalah (SP3) masalah pendapat penggelapan serta Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan terlapor entrepreneur gula berinisial GJ.

Info dari Polri serta Kejaksaan dipandang terpenting untuk meluruskan sengkarut yang mengemuka, berkaitan dihentikannya masalah itu, dengan procedur yang dipandang banyak pihak ganjil.

Baca juga : Jurusan di UPR

Bekas Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Zulkarnain menjelaskan, Komisi mempunyai manfaat untuk mengamati kapasitas Polri serta Kejaksaan Agung. “Ya Kompolnas serta Komjak yang mengamati,” kata Zulkarnain, bekas pimpinan KPK, Selasa, 15 Januari 2019.

Akan tetapi, ada terbatasnya ke-2 institusi pengawasan itu, hingga masalahnya sejauh manakah Kompolnas serta Komjak dapat masuk dalam masalah yang diatasi baik oleh Polri ataupun Kejaksaan.

Pria yang akrab dipanggil Zul ini menyentuh dikembalikannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyelidikan (SPDP) oleh Kejaksaan pada Bareskrim Polri dalam masalah itu. Menurut dia, sampai kini yang dikembalikan oleh Kejaksaan pada Polri ialah berkas masalah, bukan SPDP.

Bila memang SPDP tidak dibarengi dengan tindak lanjut pengiriman berkas, jadi mungkin SPDP dikembalikan. Akan tetapi ia memperingatkan saat SPDP dikeluarkan itu bermakna telah ada bukti yang cukuplah.“Padahal SPDP itu keluar sudah pasti ada bukti yang cukuplah juga. Mesti ada kejelasan,” tegas Zul.

Zul memberikan, tidak cuma Kompolnas serta Komjak saja, penduduk pemerhati hukum yang terasa ada keganjilan dalam masalah yang diatasi oleh instansi penegak hukum, juga dapat lakukan praperadilan. Termasuk juga pihak pelapor yang terasa jika perlakuan kasusnya ada yang ganjil, atau laporannya di stop, dapat juga meniti usaha praperadilan.

“Ya mungkin telah dikerjakan penyelidikan, umumnya pun jika di stop ya ia mengatakan pun faktanya mengapa di stop, tidak cukuplah bukti contohnya. Kan telah lewat proses kontrol, tidak di stop langsung demikian saja. Jika surat perintah penyelidikan saja belumlah dikerjakan, ya itu tidak di stop namanya, itu didiamkan,” tutur Zul.

Zul menjelaskan, terdapatnya manfaat DPR untuk menanyai Polri ataupun Kejaksaan berkaitan perlakuan satu masalah. Pertanyaan pada penegak hukum bisa dikerjakan dalam kemitraan antar instansi penegak hukum dengan Komisi III DPR. Akan tetapi, dengan tehnis DPR tidak bisa masuk lebih dalam. Sebab seharusnya yang bisa masuk dengan tehnis ialah instansi penegak hukum, yaitu Polri serta Kejaksaan.

“Yang dapat masuk dengan tehnis diantaranya ya itu, (Polri) dengan Kejaksaan itu sama-sama kontrol, hanya umumnya dalam praktek, ada banyak masalah,” papar Zul.

Baca juga : Jurusan di POLNES

Berkaitan perihal ini, Mabes Polri mengakui terbuka pada siapa saja yang ingin bertanya perlakuan masalah, lebih Komisi III DPR merencanakan mengklarifikasi SP3 masalah pendapat penggelapan serta TPPU entrepreneur gula GJ oleh Direktorat Tindak Pidana Ekonomi serta Spesial (Ditipideksus) Bareskrim

“Pihak mana saja ditambah lagi DPR, penduduk susunan mana saja yang minta apa klarifikasi apa pada Kepolisian, Kepolisian siap untuk terangkan itu,” papar Kadivhumas Polri Irjen Pol Mohammad Iqbal.

Iqbal meneruskan, bila ada usaha Kepolisian dalam perihal ini menerbitkan SP3 telah sesuai dengan mekanisme serta tingkatan yang dilewati seperti titel masalah. Bekas Wakapolda Jawa Timur ini menuturkan, terbitnya SP3 karena tidak ditemukannya cukuplah bukti pendapat tindak pidana. “Itu (terbitnya SP3) telah sesuai dengan SOP,” katanya.

  • コメント

    名前
    Silahkan masukan huruf yang tertulis pada gambar di atas dengan benar.
    Komentar hanya dapat dihapus oleh pemilik Blog!
    削除
    SP3 Kasus Bos Gula, Kompolnas dan Komjak Diminta Turun Tangan
      Komentar(0)